12
loji di pulau Tatas. Belanda berhasil mendapat tanah untuk membuat Fort Tatas.
Dalam abad ke-19, wilayah kekuasaan pemerintahan Banjarmasin dipersempit oleh Sultan Adam dalam perjanjian tambahannya dengan pihak Belanda pada tahun 1854.[1] Wilayah kerajaan dibatasi oleh Sungai Banjar (anak sungai Barito) di sebelah Barat, sebelah timur oleh pegunungan Meratus dan sebelah Selatan oleh Gunung Pematon. Kekuasaan Suitan ini terbatas sejak tahun 1826. Menurut ketetapan itu pengangkatan Sultan dan -Mangkubumi harus disetujui pihak Belanda dan perkara-perkara pengadilan di daerah yang dikuasai Belanda diputuskan oleh pihak Belanda.[2] Dalam daerah-daerah yang telah diserahkan pada pihak Belanda dibentuk suatu pemerintahan yang pada pertengahan abad ke-19 digabung menjadi "Gouvernement van Borneo" yang berpusat di kota Banjarmasin sebagai ibu kotanya. Sekalipun demikian dalam wilayah yang dikuasai Sultan sistem pemerintahan tradisional masih tetap berlaku dan merupakan patokan terpenting dalam kerajaan Banjar.[3]
Pada akhir hidup kerajaan Banjar, Sultan Tamjidillah diangkat sebagai raja oleh Belanda, tetapi bertentangan dengan wasiat Sultan Adam yang menetapkan Pangeran Hidayatullah sebagai penggantinya. Peristiwa itu membangkitkan semangat rakyat untuk mengangkat senjata mengusir Belanda dari kerajaan Banjar. Di bawah pimpinan Pangeran Antasari Perang Banjar berlangsung dari tahun 1859 sampai dengan 1905.[4]
Untuk mengatasi dan pienghadapi Perang Banjar ini pihak Belanda bertindak menurunkan Sultan Tamjidillah sebagai raja pada tanggal 25 Juni 1859, karena Sultan Tamjidillah dianggap penyebab Perang Banjar berlangsung dan memberikan kesempatan pada Pangeran Hidayatullah untuk menjadi raja. Akan tetapi Hidayatullah tidak menampakkan diri. Maka pada tanggal 11 Juni 1869, kerajaan Banjar dinyatakan telah hapus melalui pengumuman Nieuwenhyzen di Banjarmasin. Semua bekas wi-
- ↑ Arsip Nasional R.I. (1965). Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan pemerintah V.O.C. Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia Belanda, 1635-1860. p. 250.
- ↑ Arsip Nasional R.I. (1965). Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan pemerintah V.O.C. Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia Belanda, 1635-1860. p. 228.
- ↑ Soeri Soeroto (26—29 Agustus 1970). Pergerakan Sosial dan Perang Banjarmasin. Seminar Sejarah Nasional II. Check date values in:
|date=(help) Lihat pula. Nugroho Notosusanto (1983). Sejarah Nasional Indonesia. Depdikbud. p. 48. - ↑ H, Ramli Nawawi dan Tarnny Roeslan, et.al. (Tim) (1984). Peta Sejarah. Depdikbud. p. 6.
