Halaman:SK Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140-90-411.43-Tahun 2019.pdf/1

Halaman ini telah diuji baca

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 140/90/411.43/TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dimana dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);