(Mr Moh. Roem.)
mereka dengan sungguh-sungguh melakukan kewadjiban-kewadjibannja dan agar mereka tidak diragu-ragukan tentang kedjudjurannja, jang diusulkan oleh Saudara Maruto Nitimihardjo, pada pokoknja dapat diterima oleh Pemerintah.
Pun saran untuk lebih menurut-sertakan Kantor Pemilihan Kabupaten dalam pemilihan anggota-anggota Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat karena djarak antara panitia pemilihan dan panitia pemungutan suara adalah terlalu djauh, dan kantor panitia pemilihan adalah terlalu djauh pula buat pemilih-pemilih, misalnja untuk mengemukakan surat pentjalonan, dapat diterima oleh Pemerintah.
Untuk mentjegah daja pengaruh jang tidak diharapkan, Saudara S. Hadikusumo menghendaki supaja Ketua, pengganti Ketua, anggota dan pengganti anggota Kantor Pemilihan Indonesia tidak boleh ditjalonkan.
Pemerintah menganggap pelarangan ini terlalu djauh untuk mentjegah suatu kemungkinan jang dichawatirkan akan terdjadi, dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar untuk menghilangkan hak azasi seseorang karena kechawatiran, bahwa orang itu mungkin tidak djudjur.
Pentjegahan itu tjukuplah kiranja didjalankan dengan penjumpahan dan antjaman hukuman.
Saudara Mr Suhardi mengusulkan supaja djumlah-djumlah anggota badan-badan penjelenggara pemilihan, jang ditentukan dalam rantjangan undang-undang ini diubah mendjadi djumlah sedikit-dikitnja.
Pemerintah menginginkan penentuan djumlah-djumlah itu dengan pasti: hanja memungkinkan penambahan djumlah anggota buat Panitia Pemungutan Suara, berhubung dengan belum dapat ditentukan lebih dulu dalam beberapa tempat pemungutan suara akan dilakukan.
Pemastian djumlah itu adalah lebih baik dari pada pokoknja selalu mengadakan lowongan. Kalau sekiranja djumlah-djumlah jang ditentukan dalam rantjangan undang-undang ini oleh Dewan Perwakilan Rakjat dianggap kurang, maka Pemerintah bersedia menerima usul penambahan djumlah anggota dan pengganti anggota buat
600
