Halaman:Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara.pdf/25

-8-

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain pemindahtanganan, pemanfaatan, status tanah di wilayah IKN, dan penggunaan hasil pengelolaannya untuk sumber pendanaan pembangunan di IKN [...].

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR