Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
Pasal 77
Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan:
keterangan Pendamping sebagai Saksi yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Majelis Hakim;
keterangan ahli khususnya yang diajukan oleh Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping;
kondisi dan kebutuhan Korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus Korban anak atau orang dengan disabilitas;
bentuk Pemulihan yang dibutuhkan Korban;
jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; dan
lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dan tenggat waktu pelaksanaan putusan Ganti Kerugian.
Pasal 78
Selain yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, putusan majelis hakim berisi:
pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
penambahan pidana pokok berupa pemberatan pidana pokok dengan tambahan pidana penjara;
perintah pelaksanaan putusan pidana kepada Penuntut Umum;
perintah pengawasan kepada lembaga pemasyarakatan atas pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana;
perintah pengurusan dan pemberesan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian kepada pengampu Ganti Kerugian Korban;
perintah pelaksanaan rehabilitasi khusus terpidana kepada Penuntut Umum dan lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus; dan
Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai h dilaksanakan selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pembacaan putusan.
Dalam hal terpidana menempuh upaya hukum, putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada Korban, keluarga Korban, Pendamping dan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan diucapkan.
BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 79
Partisipasi masyarakat bertujuan:
mencegah terjadinya Kekerasan Seksual;
memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib;
melakukan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual;
membantu melakukan pemantauan terhadap terpidana Kekerasan Seksual yang telah menyelesaikan pidananya;
memantau kinerja aparat penegak hukum dalam Penanganan perkara Kekerasan Seksual;
memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan Kekerasan Seksual;
membangun dan/atau mengoptimalkan Pemulihan Korban berbasis