Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/33

Pasal 7C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Pasal 8 dihapus.
5. Pasal 9 dihapus.
6. Pasal 10 dihapus.
7. Pasal 11 dihapus.
8. Pasal 12 dihapus.
9. Pasal 13 dihapus.
10. Pasal 14 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 16

    Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.

12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 16A

    Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi administratif.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 17

    Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

33