Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/297

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit dimaksud sebagaimana dengan Pasal 25 dapat dicabut jika: habis masa berlakunya; tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; menyelenggarakan rekam medis; menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; melaksanakan sistem rujukan; menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;

297