Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 254
Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan
keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (register) oleh Pemerintah Pusat.
Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 255
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 275
Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan.
Unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara;
unit pelayanan navigasi pendekatan; dan
unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.
Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 277
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 292
Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.
Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau
