Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun
paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Pemerintah Pusat;
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada Pemerintah Pusat;
dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah
daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib:
mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau
domisili kantor pusat kegiatan kepada Pemerintah Pusat.
Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib:
mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan;
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain;
menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau
domisili pemegang izin kepada Pemerintah Pusat.
Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 119
Dalam hal Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Perizinan Berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya.
