Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/263

membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.

Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus dilakukan sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

28. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 126

    Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Pemerintah Pusat. Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: sertifikat keselamatan kapal penumpang; sertifikat keselamatan kapal barang; dan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

29. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 127

    Sertifikat kapal tidak berlaku apabila: masa berlaku sudah berakhir; tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement); kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; kapal berubah nama; kapal berganti bendera; kapal tidak sesuai dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal; kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, dan perubahan fungsi, atau jenis kapal; kapal tenggelam atau hilang; atau kapal ditutuh (scrapping). Sertifikat kapal dibatalkan apabila: keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau sertifikat diperoleh secara tidak sah.

263