Lompat ke isi

Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/236

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
  1. Sumber Air sebagai media; dan/atau
  2. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
  1. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
  2. Pemberian Perizinan Berusaha dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
    1. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;
    2. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
    3. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
    4. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
    5. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
    6. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
    7. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
  3. Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk:
    1. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
    2. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
    3. bagian tertentu dari Sumber Air.
  4. Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
    1. badan usaha milik negara;
    2. badan usaha milik daerah;
    3. badan usaha milik desa;
    4. koperasi;
    5. badan usaha swasta; atau
    6. perseorangan.
  1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 50
    Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan

236