Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/183

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 101

   Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Industri kecil; Industri menengah; dan Industri besar. Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

9. Pasal 102 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 104

    Setiap Perusahaan Industri yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 105

    Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

12. Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 105A

    Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

183