Halaman ini tervalidasi
73
1.1 Bahwa Permohonan Pemohon pada angka 2.1 halaman 7 sampai dengan halaman 8 pada pokoknya menyatakan bahwa KPU telah bertindak tidak adil dan memihak pada salah satu Capres/Cawapres antara lain terkait dengan proses sosialisasi dan pengaturan jadwal.
1.2 Dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak berdasar atas hukum, karena:
- Dalam mempersiapkan kegiatan sosialisasi, Termohon telah melaksanakan tugas secara cermat dengan melakukan koreksi pada rancangan bahan-bahan sosialisasi termasuk spanduk tata cara penandaan surat suara (T-1).
- Bahwa berdasarkan informasi dari KPU Provinsi, terdapat jenis spanduk tentang contoh penandaan surat suara yang kemudian dapat diinterpretasikan “mengarah” pada salah satu pasangan calon. Hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1183/KPU/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang isinya memerintahkan kepada jajaran Penyelenggara Pemilu untuk menarik spanduk sosialisasi yang dapat diinterpertasikan memihak pada salah satu pasangan calon (T-2);
Di samping itu KPU juga telah menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi seluruh Indonesia Nomor: 1209/KPU/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 perihal Perbaikan Spanduk Sosialisasi Tata Cara Pemberian Suara Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 agar mengganti contoh tanda centang/contreng (v) yang terdapat pada foto pasangan calon di kolom tengah dengan foto pasangan calon yang ada di kolom paling kiri serta mengganti contoh tanda centang/contreng (v) pada nomor urut pasangan calon di kolom tengah dengan urut pasangan calon yang berada di kolom paling kanan (Bukti T-3). - Bahwa tidak benar spanduk sosialisasi dimaksudkan untuk “mengarahkan” pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena dalam spanduk sosialisasi tidak memuat nomor urut pasangan calon. Terlebih bahan sosialisasi tersebut dirancang jauh sebelum
