Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/341

Halaman ini tervalidasi

341

bahwa hak memilih bagi warga negara yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin dalam Pilpres [vide Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008] didasarkan atas terdaftar atau tidaknya warga negara Indonesia dalam daftar pemilih (vide Pasal 28 UU 42/2008), sehingga Termohon sebagai penyelenggara Pemilu wajib mendaftar mereka dalam daftar pemilih [vide Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008]. Oleh karena itu, kelalaian penyelenggara Pemilu (KPU) apalagi kalau merupakan kesengajaan untuk tidak mendaftar warga negara yang telah memenuhi syarat hak pilih dalam daftar pemilih, apapun alasannya, pada dasarnya merupakan penghilangan hak pilih warga negara dalam Pemilu;
bahwa daftar pemilih dalam Pilpres didasarkan pada daftar pemilih pada pemilu Legislatif sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) [Pasal 29 ayat (1) UU 42/2008] yang kemudian dimutakhirkan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya) untuk kemudian menjadi DPT Pemilu Presiden dan Wakil