Halaman ini tervalidasi
322
- masyarakat yang mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum;
- bahwa apabila dikaitkan dengan Pemilu, Robert Dahl mengemukakan 5 (lima) indikator empirik demokrasi yang tiga diantaranya adalah sebagai berikut:
- Control over govermental decisions about policy is constitutionally vested in elected officials (kewenangan untuk mengontrol keputusan-keputusan pemerintah yang terkait dengan kebijakan berada di tangan pejabat-pejabat yang dipilih);
- Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free election in which coercion is quite limited (pejabat-pejabat terpilih a quo dipilih dan diganti secara damai melalui pemilu yang dilaksanakan secara relatif sering, adil dan bebas, dimana penggunaan kekerasan sangat minim);
- Practically all adults have the right to vote in these elections (dalam praktiknya, semua orang yang sudah dewasa berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilu);
- bahwa hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara adil dilindungi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan telah diakui dalam UUD 1945. Oleh karenanya, hak berpartisipasi dalam pemilu merupakan hak konstitusional rakyat Indonesia yang memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk turut serta dalam pemilu. Dalam hal ini, Pemilu berfungsi sebagai wahana pendidikan politik bagi warga negara agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung sebagai warga negara untuk berkiprah dalam sistem demokrasi, terutama dalam membentuk pemerintahan. Melalui Pemilu, rakyat diharapkan paham dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negaranya;
- bahwa salah satu aksioma, yakni pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian, dalam sistem politik yang demokratis adalah bahwa demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Demokrasi yang mengisyaratkan adanya pelaksanaan hak-hak dasar seperti
