Lompat ke isi

Halaman:Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109-PHPU.B-VII-2009.djvu/237

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

237


Advokasi dan Hukum JK – Win pada Pilpres 2009;
Bukti T-29.1: Surat-surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas Kubu Raya, Ketapang, dan Kayong Utara;
Bukti T-29.A: Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 05 Desa Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
Bukti T-29.B: Daftar Pemilih Sementara (DPS) TPS 04 Desa Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, sebagai berikut:

Bukti PT-1: Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Bali Nomor 270/2011/KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC PPWP);
Bukti PT-2: Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Maluku Nomor 270/274/KPU-MAL/VII/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC PPWP);
Bukti PT-3: Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 221/KPU-SULUT/VII/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC PPWP);
Bukti PT-4: Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Gorontalo Nomor 60/KPU-Prov/01/VII/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC PPWP);
Bukti PT-5: Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 270/872/KPU/VII/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC PPWP);