Halaman:Perpres Nomor 5 Tahun 2025.pdf/8

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Jaksa Agung Muda Bidang Perata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung; Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial; dan Sekretaris Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasional Indonesia

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: melakukan inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara; melaksanakan langkah-langkah dan upaya terobosan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahn dalam penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara;