Halaman:Perppu Nomor 2 Tahun 2022.pdf/26

Halaman ini tervalidasi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. perubahan batas teritorial negara yangditetapkan dengan Undang-Undang;
3. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi mengacu pada:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. pedoman bidang Penataan Ruang; dan
3. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi harus memperhatikan:
1. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang provinsi;
2. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;

c. keselarasan . . .

SK No 167982 A