Halaman:Permendikbud No. 11 Tahun 2015.pdf/138

-138-

Pasal 642

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis audit investigasi; penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Investigasi; pelaksanaan penemuan fakta (fact finding) atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; pelaksanaan audit investigasi atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; pelaksanaan fasilitasi pengawasan investigasi; penyusunan laporan hasil audit investigasi; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Investigasi.

Pasal 644

Inspektorat Investigasi terdiri atas: Inspektur; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 645

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Inspektorat Investigasi.

Pasal 646

Wilayah kerja Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan I dan Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan II dan wilayah kerja Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 638 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB BAB VIII
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Bagian Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 647

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dipimpin oleh Kepala Badan.