Halaman:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020.pdf/3
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.
Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 3
Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 4
Dalam hal:
adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau
upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 5
Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
