Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/289

- 289 -

Komersial masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Industri padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri; melakukan Kegiatan Usaha Utama sesuai bidang usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020, memiliki cakupan produk tertentu, pada daerah tertentu, dengan persyaratan tertentu; dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang. Jumlah tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah jumlah rata-rata tenaga kerja Indonesia dalam suatu Tahun Pajak.

Pasal 424

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat {1} diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut: diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket Penanaman Modal dari negara lain; tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission yang menjadi dasar pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama. Untuk aktiva tetap berwujud selain tanah, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diperoleh setelah: izin prinsip; izin investasi; pendaftaran Penanaman Modal; dan/atau Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission, diterbitkan.

Pasal 425

Penentuan kesesuaian pemenuhan: bidang usaha sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini; dan persyaratan rencana mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (3) huruf c,