Halaman ini telah diuji baca
Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.
| 4.9. | Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata illegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak illegal manapun. | |
| 4.10. | Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh. | |
| 4.11. | Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh. | |
| 4.12. | Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. | |
| 5. | Pembentukan Misi Monitoring Aceh | |
| 5.1. | Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini. | |
| 5.2. | Tugas AMM adalah untuk: | |
| a) | memantau demobilisasi GAM dan decomissioning persenjataannya. | |
| b) | memantau relokasi tentara dan polisi non-organik. | |
| c) | memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat. | |
| d) | memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini. | |
| e) | memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan. | |
| f) | memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan. | |
| g) | menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini. | |
| h) | membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak. | |
| 5.3. | Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud. | |
