Halaman ini tervalidasi
Pelanggaran adminsitrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat. Beberapa jenis kasus menunjukkan pelanggaran terhadap hak tersangka seperti:
- Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman yang disangkakan.
Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah. - Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu
Dalam praktiknya penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang. - Penahanan maksimal, pemeriksaan penyidikan minimal
Ketentuan pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum.
Ketentuan pasal ini tidak memberikan sanksi apapun apabila terjadi pelanggaran. Penyidik cenderung tidak memaksimalkan penyidikan kadangkala tersangka dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan dan kepastian seperti diajukan ke penuntut umum. Mengembangkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti sering menjadi alasan Pembenaran tindakan penyidik tersebut. - Hak tersangka untuk mengajukan saksi a de charge
Ketentuan pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi a de charge yang diperlukan tersangka dalam membela perkaranya.
70
