Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
Permintaan Bantuan Militer
Komandan Militer Daerah ialah:
Panglima Daerah Militer Angkatan Darat,
Komandan Resor Militer Angkatan Darat,
Komandan Daerah Maritim/Pangkalan/Stasion Angkatan Laut,
Komandan Komando/Pangkalan Angkatan Udara;
Kepala Polisi Negara ialah Kepala Polisi Negara setempat;
Keadaan biasa ialah suatu keadaan tidak dalam keadaan bahaja jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139);
Keadaan darurat sipil ialah keadaan bahaja tingkatan keadaan darurat sipil jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).
BAB II TENTANG KEADAAN BIASA
P. 2. (1) Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Pusat memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum didaerahnja.
Untuk itu Kepala Daerah berhak menggunakan Polisi Negara dalam daerahnja.
P. 3. Bantuan militer dapat diminta dengan tjara jang ditentukan dalam peratruan ini, apabila ternjata atau dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak tjukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan ditempat jang dibutuhkan dengan alasan-alasan jang sah, untuk usaha:
Mentjegah gangguan keamanan atau memulihkan ketertiban dan keamanan umum;
mendjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terdjadi bentjana alam atau dapat diduga akan terdjadi;
mendjaga bangunan-bangunan serta alat-alat jang sangat penting bagi negara atau bagi masjarakat, apabila ada kemungkinan pengrusakan bangunan-bangunan atau pentjurian alat-alat bangunan-bangunan itu.
P.4. (1) Untuk usaha tersebut dalam pasal 3, maka jang berhak meminta bantuan militer untuk daerahnja ialah Kepala Daerah.
Dengan tidak mengurangi ketentuan tersbeut dalam ajat (1) di atas, dalam keadaan memaksa, jaitu apabila dapat diperhitungkan,
