Halaman:Kitab himpunan perundang undangan negara.pdf/2316

PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN MILITER

(P.P. No. 16 th. 1960 tgl. — dan diund. 11 April 1960 dl. L.N. No. 45/60)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu menjempurnakan tjara permintaan dan pelaksanaan bantuan militer, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149) dan menjesuaikan dengan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja;

Mengingat:

1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal (2) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar: Menteri Keamanan Nasional serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Memutuskan :

Dengan mentjabut Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149), menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer.

BAB I
PERATURAN UMUM.

P. 1. Jang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:

1. Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah tingkat I, Gubernur Propinsi administratip, Bupati atau Walikota Kepala Daerah tingkat II;
2. Pedjabat Pamongpradja ialah pedjabat Pamongpradja jang tertinggi disuatu daerah administrasi;
3. Penguasa Darurat Sipil ialah penguasa dalam keadaan darurat sipil jang dimaksudkan dalam Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139);
4. Komandan Militer ialah Komandan Kesatuan Angkatan Perang disuatu tempat;