Lompat ke isi

Halaman:Kitab himpunan perundang undangan negara.pdf/2262

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PENDJ. U. PERAIRAN INDONESIA.

MEMORI PENDJELASAN (T.L.N. No. 1942).

I. Pendjelasan Umum.

Sedjak beberapa waktu lamanja telah dirasakan perlunja menindjau kembali penentuan batas laut wilajah sesuai dengan sifat chusus negara kita sebagai negara kepulauan dan kebutuhan serta kepentingan rakjat Indonesia, laut wilajah sebagai bagian dari pada wilajah negara jang terdiri dari wilajah daratan, lautan dan udara merupakan bagian jang penting bagi Negara Indonesia mengingat bentuk negara jang terdiri dari beribu-ribu pulau.
Penentuan batas laut wilajah (laut territoriaal-territoriaal sea) seperti termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie tahun 1939 (Staatsblad 1939 No. 442) jang dalam pasal 1 ajat (1) antara lain menjatakan bahwa laut wilajah Indonesia itu lebarnja 3 mil-laut diukur dari garis rendah dari pada pulau-pulau dan bagi pulau jang merupakan bagian dari wilajah daratan dari Indonesia, dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu ditindjau kembali.
Keberatan pokok terhadap tjara penentuan batas laut wilajah jang disebutkan diatas adalah bahwa tjara tersebut tadi kurang atau sama sekali tidak memperhatikan sifat chusus dari pada Indonesia sebagai suatu negara kepulauan (archipelago). Menurut tjara pengukuran laut wilajah jang lama ini jaitu dihitung dari baseline jang berupa garis air rendah, setjara teoristis setiap pulau di Indonesia itu mempunjai laut wilajahnja sendiri-sendiri. (Kepulauan Indonesia terdiri dari kurang-lebih 13.000 pulau pulau dari djumlah mana kurang-lebih 3.000 jang didiami orang). Sekalipun beberapa buah pulau jang djarak antaranja kurang dari 6 mil laut dianggap sebagai kelompok, namun dengan tjara pengukuran jang berpangkal pada „garis air rendah" masih akan tetap ada beberapa ratus atau beberapa puluh pulau/kelompok pulau (tergantung dari pada lebar laut wilajahnja) jang mempunjai laut wilajah sendiri-sendiri.
Dapatlah dibajangkan bahwa keadaan demikian itu sangat menjukarkan pelaksanaannja tugas pengawasan laut dengan sempurna karena susunan daerah jang harus diawasi demikian berbelit-belit (complicated). Wilajah udara diatas wilajah jang demikian strukturnja dengan sendirinja tak akan bersifat homogeen pula. Kantong-kantong berupa laut bebas ditengah-tengah dan diantara bagian darat (pulau) dari wilajah Negara Indonesia ini menempatkan petugas dalam keadaan jang sulit karena harus memperhatikan setiap waktu, apakah mereka ada didalam perairan nasional atau di laut bebas, karena hak bertindak mereka tergantung dari pada posisi mereka itu.
Dalam suatu peperangan antara dua pihak jang armadanja bergerak kian kemari dilaut bebas antara pulau-pulau Indonesia keutuhan kita terantjam.
Lalu-lintas jang merupakan urat nadi dari pada penghidupan rakjat antara satu pulau dan lain pulau, untuk kepentingan pengangkutan badan kebutuhan sehari-hari jang sangat vital itu akan terputus atau terhenti, hal itu akan mengakibatkan penderitaan rakjat dipulau-pulau tersebut. Akibat suatu pertempuran laut diantara pulau-pulau Indonesia dengan sendjata „nuclear" akan membahajakan penduduk pulau disekelilingnja „laut bebas" jang mendjadi medan pertempuran itu.
Lepas dari risiko jang mungkin diderita oleh penduduk, mendjadi pertanjaan pula bagaimana kita dapat mempertahankan netralitet kita dalam keadaan serupa itu. Kesulitan pengawasan atas ditaatinja peraturan-peraturan bea dan tjukai, imigrasi dan kesehatan djuga dapat dibajangkan dalam struktur wilajah sematjam itu.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu ditjari pemetjahan persoalan jang berpokok pada pendirian, bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan suatu kesatuan (unit) dan bahwa lautan diantara pulau-pulau kita merupakan bagian jang tak dapat dipisahkan dari bagian darat (pulau-pulau) negara kita.
Atas dasar pendirian ini maka laut wilajah harus terletak sepandjang garis jang menghubungkan titik udjung terluar dari pada kepulauan Indonesia.
2152