Lompat ke isi

Halaman:Kitab himpunan perundang undangan negara.pdf/2114

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca

UNDANG-UNDANG PENSIUN DAN ONDERSTAND ANGKATAN PERANG R.I.

(U. No. 2 th . 1959 tgl. 12 Pebruari, diund. tgl. 20-2-1959 dl. L.N. No. 4,59).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
  1. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) dan kemudian telah mengubah menambah Undang-undang Darurat tersebut dengan Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 50), selandjutnja berdasarkan pasal 96 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah mengubah menambah lagi Undang-undang Darurat tersebut pertama hingga tiga kali, semua dengan Undang-undang Darurat, jaitu:
    1. Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran- Negara tahun 1951 No. 76);
    2. Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 75);
    3. Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 50);
  2. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam semua Undang-undang Darurat tersebut diatas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang:
Mengingat: Pasal- pasal 89, 97 dan 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan :

Menetapkan:

Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara tahun 1950

No. 28) sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah, pun Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 50), Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 76), Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 75) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 50) sebagai Undang-undang[1]

2006

  1. Disetudjui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-209 tanggal 19 Desember 1958 pada hari Djum'at, Pokok 352/1958.