Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 33
Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu selama terpidana ada dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya; dalam hal pidana denda dengan memakai ukuran menurut pasal 31 ayat 3.
Waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim.
Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut berbareng karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 33a
Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, maka waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 34
Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 35
Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
hak memasuki Angkatan Bersenjata;
hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali
pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
hak menjalankan mata pencarian tertentu.
Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus
ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 36
Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali
