Halaman:KUHPM.pdf/5

Ke-2:

Pada tiap pemidanaan terhadap Tamtama, yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan (terendah) yang mana ia masuk.

Pencabutan Hak

Pasal 29

Pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan itu dapat dilaksanakan. Apabila salah satu pidana tambahan yang disebut pada ayat pertama dijatuhkan, dan apabila terpidana tidak berada dalam tahanan sementara sampai pada saat pidana itu ditetapkan untuk dijalani, maka menurut hukum terpidana ditahan. Penahanan yang dimaksud pada ayat kedua, dijalani pada suatu tempat yang ditentukan oleh Panglima/Perwira Komandan langsung yang membawahkan terpidana, dengan cara yang sedemikian rupa sehingga terpidana tidak boleh berhubungan dengan para militer lainnya. Selama penahanan ini terpidana tidak diperkenankan untuk melaksanakan dinas.

Pasal 30

Pencabutan hak-hak tersebut pada Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan apabila terpidana bukan militer termasuk juga hak tersebut nomor 2 dari ayat tersebut dapat dijatuhkan pada pemidanaan karena kejahatan yang sengaja dilakukan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang ini.

Pasal 31

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Barang siapa yang dibuat haknya seperti tersebut pada Pasal 35 ayat 1 nomor 2 KUHP, setelah melewati jangka waktu pencabutan, hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang dinaruskan baginya dalam masa dinasnya, atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan pada dinas militer sukarela.

BAB III
PENIADAAN, PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN PIDANA

Pasal 32

(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Tidak dipidana, barangsiapa dalam waktu perang, melakukan suatu tindakan, dalam batas-batas kewenangannya dan diperbolehkan oleh peraturan-peraturan dalam hukum perang, atau yang pemidanaannya akan bertentangan dengan suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dengan negara lawan Indonesia berperang atau dengan suatu peraturan yang dutetapkan sebagai kelanjutan dari perjanjian tersebut.

Pasal 33

Untuk menerapkan Pasal 45 KUHP terhadap militer yang belum dewasa, maka perintah Mahkamah supaya petindak diserahkan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya, jika ia dalam cdinas yang sebenarnya diganti dengan perintah hakim supaya petindak diserahkan kepada Panglima/Perwira Komandan langsung.

Pasal 34

Apabila kepada Militer yang belum dewasa, dengan ketetapan Mahkamah ditetapkan untuk dididik oleh pemerintah, maka berbarengan dengan itu menurut hukum terjadi pemutusan ikatan dinas.