J:Sayangnya,banyak karya, kurang kritikus. Yang saya amati adalah kurangnya kritik sastra yang bisa memilah-milahkan ini yang baik, ini yang ti- dak. Mungkin belum lahir saja kritikus yang ba- ru, Situasi bukan penyebab. Situasi dulu juga ti- dak enak, toh lahir kritikus.
T: Apakah karena faktor lembaga-lembaga kebu- dayaan?
J: Horison jalan, Kompas ada ruang. Berita Buana juga. Dulu tak ada DKJ, kesenian jalan, Saya pi- kir karena belum lahir saja kritikus, bukan kare- na situasi dan lain-lainnya itu.
J: Kalau Tempo sendiri bagaimana?
T: Tempo kan majalah berita. Kalau sifatnya berita ya dimuat, Kan sudah ada Horison. Ada pemba- gian tugas. Horison tidak usah menjadi majalah berita, Tempo tidak usah menjadi majalah puisi. Kembali ke masalah pers pak. Jadi kesimpulan- nya pers kita masih sehat?
J: Sehat, tapi sempurna belum.
T: Lalu gambaran ideal pers yang sesuai dengan si-tuasi Indonesia?
J: Ya, bahwa kita bisa mendiskusikan masalah seca- ra lebih tuntas dari berbagai soal. Misalnya soal ideologi atau soal perbedaan-perbedaan sosial. Idealnya juga kita bisa lebih mendapatkan fakta yang benar. Dan itu belum tercapai. Idealnya ti- dak ada tindak sewenang-wenang terhadap pers dan tidak ada kemungkinan tindak sewenang- wenang pers terhadap orang lain,
Pembredelan menurut saya sewenang-wenang, Karena dengan dibredel tidak ada kemungkinan baginya untuk memberikan penjelasan. Padahal media tersebut seharusnya bisa ménjelaskan ke- napa ia memuat sesuatu yang dianggap meng- gangeu oleh si pembredel.
Mestinya pemerintah memberikan penjelasan sa- ja, bahwa tulisan yang ini tidak benar. Pemerin- tah punya media yang punya jangkauan lebih luas, seperti TV, radio. Pemerintah punya ba- nyak senjata untuk menegakkan citra, menanam- kan paham. Jadi jangan takut terhadap pers. Tapi memang bangsa kita penuh dengan trauma,
SA
juga pemerintah. Bisa dimengerti kalau pemerin- tah takut huru-hara akan lepas dari kendali.
Kita ini kan belum siap untuk menjadi bangsa yang tentram untuk bekerja, Satu goncangan, bi- sa menyebabkan berantakannya banyak hal, Sis- tem belum kuat untuk menjaga goncangan-gon- cangan tersebut, Belum lagi dengan kekerasan- kekerasan. Negara kita ini, sejarahnya penuh de- ngan kekerasan, kekerasan politik, Itu yang ti- dak ada di Amerika atau Inggris dalam abad mo- dern — bahkan tidak ada di Malaysia. Setiap pe- riode, di negara kita mesti ada kekerasan. Jadi kekhawatiran itu bisa dimengerti,
Bagaimana dengan investigative reporting?
Dulu waktu masih menjabat Pangkopkamtib, Su- domo pernah menganjurkan investigative repor- ting. Tapi korupsi, sulit sekali untuk dibongkar. Pemerintah saja mengalami kesulitan, apalagi pers, Coba kasus korupsi Yos Sutomo. Jaksa Agung, pemerintah, kecewa terhadap hasil kepu- tusan hakim, Ternyata mereka siap memberan- tas, tapi mereka tidak bisa membuktikan. Lalu bagaimana? Masalahnya sebenarnya birokrasi. Birokrasi di Indonesia itu demikian rupa sehing- ga kadang-kadang tidak bisa dikentrol lagi oleh orang atas. Karena itu banyak sekali lembaga pe-
_ngawasan,
Untuk memperbaiki butuh waktu, dan itu tidak main-main, Ngatur Indonesia itu tidak mudah. Kalau orang pernah berorganisasi ia bisa memba- yangkan betapa sulitnya mengatur orang, apalagi
‘mengatur seperti Indonesia ini.
Bagaimana tentang hubungan pemerintah dan kebudayaan?”’
Saya kira pemerintah hanya perlu menciptakan infra struktur saja. Kalau tidak, nanti banyak bi- rokrat yang tidak tahu apa-apa ikut campur ta- ngan, Saya kira macetnya TIM adalah karena masuknya birokrasi pemerintah ke sana. Kelema- han Indonesia memang terlalu banyaknya cam- pur tangan pemerintah dalam berbagai bidang.
(Frans Kowa)HORISON/XIX/10
