Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/94

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


berdasarkan pasal 90 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia kepada DPR, disampaikan kepada Ketua dengan tertulis.

(2) Suatu Usul Undang-undang seperti termasuk dalam ayat 1 berbentuk rancangan sementara, disertai memori penjelasan dan harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang Anggota.

Pasal 93.

(1) Suatu Usul Undang-undang seperti termaksud dalam pasal 92 secepat mungkin diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota.

(2) Usul Undang-undang termaksud dalam ayat 1 dikirimkan juga kepada semua Menteri,

Pasal 94.

(1) Tentang sesuatu Usul Undang-undang seperti termaksud dalam pasal 92 oleh Ketua diberitahukan kepada DPR pada rapat yang berikut.

(2) Dalam rapat yang akan ditetapkan dalam rapat tersebut dalam ayat 1 oleh Ketua diberikan kesempatan kepada para pengusul untuk menjelaskan usulnya dengan lisan.

Pasal 95.

(1) Apabila DPR memutuskan menerima usul Undang-undang termaksud dalam pasal 92, maka usul Undang-undang itu diteruskan kepada Panitia Permusyawaratan untuk ditentukan lebih lanjut tentang pemeriksaannya.

(2) Dalam hal itu berlaku pasal 36 sampai 61, dengan pengertian, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 42 dan 54 tentang perundingan dengan para Menteri, dalam hal itu berlaku pula terhadap perundingan dengan para pengusul.

Pasal 96.

Seorang pengusul tidak dapat menjadi Anggota Panitia Pelapor; apabila ia menjadi Anggota sesuatu Seksi atau Panitia Khusus dan usul Undang-undang itu dikirimkan kepada Seksi atau Panitia Khusus itu untuk diperiksa terlebih dahulu, maka ia untuk sementara tidak bertindak sebagai Anggota Seksi atau Panitia Khusus itu.

Pasal 97.

(1) Dalam perundingan sesuatu usul, salah seorang pengusul berhak menjawab para pembicara.

(2) Dalam hal ini berlaku pasal 80 ayat 3 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi amandemen-amandemen.

92