Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/576

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


sedang berlangsung.

(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap usul perubahan acara tersebut.

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 106.

(1) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib.

(2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan para anggota rapat.

(3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan yang lain.

Pasal 107.

(1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu. Pendaftaran itu dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.

(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 108.

(1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.

(2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua Rapat.

(3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.

(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 109.

(1) Ketua Rapat dapat menentukan Iamanya para anggota rapat berbicara.

(2) Apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka Ketua Rapat memperingatkannya dan meminta su-

584