Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/536

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Badan Tenaga Atom Nasional,
Badan Kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, dan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

11. Komisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) :
Lembaga Tertinggi Negara,
Lembaga-lembaga Tinggi Negara,
Semua Departemen, dan
Semua Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Sepanjang bersangkutan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kedua:

Beberapa Komisi yang merupakan Gabungan Komisi, mempunyai ruang lingkup tugas sebagai berikut :

  1. Komisi I, Komisi II, dan Komisi III : Menteri Kordinator Bidang Politik dan Keamanan;
  2. Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi APBN : Menteri Kordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri;
  3. Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X : Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Muda Urusan Peranan Wanita.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1978.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

ttd.

DARYATMO

542