Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/508

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Pasal 82.

(1) Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Panitia Khusus dan dihadiri o1eh unsur semua Fraksi.

(3) Dalam hal suatu Panitia Khusus mempunyai Anggota Pengganti, maka berlakulah ketentuan yang mengatur tentang Anggota Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 79.

(4) Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Anggota Pimpinan Panitia Khusus, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus.

(5) Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia Kerja yang dip imp in oleh Pimpinan Panitia Kerja.

Pasal 83.

(1) Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan pihak Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR dan dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.

(2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan itu.

Pasal 84.

(1) Rapat Dengar Pendapat (Hearing) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan Pejabat yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.

(2) Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas peemintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.

512