Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/422

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


purna untuk mengambil keputusan akhir, kecuali kalau Rapat Paripurna itu menentukan lain.

(2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus Penyelidikan tersebut disampaikan kepada Presiden.

(3) Panitia Khusus Penyelidikan dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan selesai.

Mengadakan Perubahan ( Amandemen)

Pasal 22.

(1) Para Anggota DPR dapat mengajukan usul perubahan atas usul suatu Rancangan Undang-undang.

(2) Pokok-pokok usul peruhahan dikarenakan dalam Pemandangan Umum pada pembicaraan tingkat II.

(3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat III, untuk dibahas dan diambil keputusan.

Pasal 23.

Pembahasan perubahan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika terpaksa diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka yang dilakukan pemungutan suara adalah terhadap rumusan baru hasil pendekatan dalam musyawarah.

Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 24.

(1) Sekurang-kurangnya 30 ( tiga puluh] orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul pernyataan pendapat dalam bentuk memorandum, resolusi atau mosi, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri.

(2) Usul pernyataan pendapat terscbut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.

(3) Dalam Rapat Paripurna yang berikut Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul tersebut.

Pasal 25.

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden.

426