pleno Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubahnya;
b. memberikan arah serta pertimbangan kebijaksanaan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan yang menyangkut tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat, maupun mengenai tugas-tugas lainnya yang menyangkut kelancaran tugas pokok tersebut;
c. menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan Dewan Perwakilan Rakyat dan membentuk Panitia Rumah Tangga sebagai pelaksanaannya.
(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah terdiri atas wakil-wakil Fraksi di mana seorang anggota Badan Musyawarah mewakili 10 (sepuluh) orang anggota Dewan Prewakilan Rakyat dengan perincian:
- Fraksi Karya Pembangunan diwakili: 26 orang anggota;
- Fraksi Persatuan Pembangunan diwakili: 9 orang anggota;
- Fraksi ABRI diwakili: 7 orang anggota;
- Fraksi Demokrasi Pembangunan diwakili: 4 orang anggota.
(3) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Rapat-rapat dan Pengambilan Keputusan Badan Musyawarah
Pasal 42.
(1) a. Rapat-rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara persidangan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dihadiri oleh Ketua-ketua Komisi atau yang mewakilinya dan anggota Komisi atau Panitia Kerja antar Komisi yang dipandang perlu oleh Badan Musyawarah.
- b. Ketua Komisi atau yang mewakilinya dan anggota yang diundang untuk hadir mempunyai hak untuk berbicara.
(2) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam BAB XII Peraturan Tata-tertib ini, dan dalam hal penghitungan suara terjadi dua atau lebih pendapat yang mempunyai pendukung yang sama, maka Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan terakhir.
Panitia Rumah Tangga
Pasal 43.
(1) Badan Musyawarah membentuk Panitia Rumah Tangga sebagai pelaksana kebijaksanaan kerumahtanggaan Dewan Perwakilan Rakyat.
379
