Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/331

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


tentuan yang khusus berlaku dalam pembahasan untuk Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif atau usul-usul lain dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 76.

(1) Selama suatu Usul Inisiatif belum diputuskan menjadi Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong para pengusul berhak menariknya kembali atau mengajukan perubahan.

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali disampaikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah, dan harus ditandatangani oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menandatangani Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif itu.

BAB IX.

TENTANG HAK-HAK DAN WEWENANG ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

§ 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 77.

(1) Selain hak-hak/wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai tercantum dalam BAB I pasal 1 ayat (1) huruf a dan b maka hak-hak/wewenang dan tugas lainnya adalah sebagai berikut.:

a. mengajukan pertanyaan;

b. meminta keterangan (interpelasi);

c. mengadakan penyelidikan (angket);

d. mengajukan perubahan (amandemen);

e. mengajukan usul pernyataan-pendapat atau usul-usul lain;

f. menganjurkan seseorang.

(2) Yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f adalah mengajukan anjuran calon untuk mengisi sesuatu jabatan, jika hal demikian ditentukan oleh Undang-undang.

(3) Usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) didakan menurut ketentuan-ketentuan dala.m pasal yang berikut.

337