Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/250

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


penting dan merupakan alat pembantu Pimpinan DPRGR. yang baik dalam usaha melancarkan pekerjaan DPRGR. disamping badan-badan pembantu Pimpinan DPRGR. lainnya. Karena itu Golongan-golongan ditingkatkan menjadi Badan Perlengkapan DPRGR. dan dalam Bab III tentang Badan-badan Perlengkapan DPRGR. disediakan suatu paragrap tersendiri yaitu § 6 (dalam Tata tertib lama dimuat dalam Bab VI).

IV. Untuk melancarkan tugas Badan-badan Perlengkapan DPRGR. khususnya Panitia Rumah Tangga dan Panitia Anggaran guna mencapai efisiensi, maka di luar Pimpinan DPRGR. diangkat ketua harian di antara para anggotanya yang akan memimpin rapat-rapat, jika Pimpinan DPRGR. berhalangan. Untuk menjamin tepatnya menyusun acara rapat-rapat DPRGR. dan lancarnya perundingan-perundingan, maka dalam pasal 9 peraturan Tata tertib ini ditetapkan, bahwa keanggotaannya Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRGR., para Ketua Golongan-golongan dalam DPRGR. dan para Ketua Komisi-komisi.

V. Selanjutnya diadakan Bab I baru yang mengatur kedudukan, tugas dan wewenang DPRGR.

Pasal ini dapat dipecah dalam beberapa bagian yaitu misalnya :

  1. DPRGR. adalah pembantu Presiden/Mandataris MPRS. dalam bidang legislatif.
  2. Anggota DPRGR. juga menjadi anggota MPRS.
  3. DPRGR. bekerja bantu-membantu dengan Pemerintah berdasarkan Musyawarah atas azas kegotong-royongan dalam rangka demokrasi terpimpin, menuju ke sosialisme Indonesia.

Untuk lebih menjelaskan lagi kedudukan dan tugas DPRGR. dalam rangka ketata-negaraan kita maka dianggap perlu menambah satu pasal dalam peraturan tata-tertib ini yang senantiasa memperingatkan kepada kedudukan dan tugas DPRGR., serta kedudukan dan tugas para anggotanya,

VI. Dalam Bab II tentang Anggota DPRGR. dan Anggota Pimpinan DPRGR. pasal 5 ditetapkan, bahwa para anggota DPRGR. tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena apa yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada-DPRGR., kecuali jika mereka dengan itu mengemukakan apa yang harus dirahasiakan (imunitet). Hal ini adalah penting sekali untuk seorang anggota DPRGR. supaya ia bebas dapat mengemukakan sesuatu dengan

251