Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/227

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Pasal 31.

Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR-GR.

BAB V.

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

§ 1. Ketentuan-ketentuan umum.

Pasal 32.

(1) Presiden dapat menguasakan kepada Mcnteri-menteri untuk melakukan sesuatu yang menurut Peraturan Tata-Tertib ini dilakukan oleh Presiden.

(2) Para Menteri memenuhi undangan Pimpinan DPR-GR. untuk menghadiri Musyawarah yang diadakan oleh DPR-GR. dan Badan-badan Perlengkapannya.

Pasa1 33.

(1) Semua usul Presiden, berupa rancangan undang-undang yang disampaikan dengan Amanat Presiden kepada DPR-GR., sesudah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota.

(2) Terhadap semua usul termasuk dalam avat 1 dilakukan pernbicaraan, berturut-turut dalam :

Rapat-rapat Golongan (tingkat I).

Rapat pleno terbuka (tingkat II).

Rapat-rapat Golongan (tingkat III).

Rapat Komisi (tingkat IV).

Rapat pleno terbuka (tingkat V).

Kecuali kalau Pimpinan DPR-GR., setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, menetapkan lain.

(3) Pembicaraan tingkat IV, termasuk dalam ayat (2) dapat pula diadakan dalam Kornisi-komisi yang bersangkutan/Gabungan segenap Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus termasuk dalam pasal 18 s/d pasal 23, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan DPR-GR. setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

228