Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/206

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


(2) Jika dianggap perlu, Ketua dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam ayat (1) terus menghadiri rapat yang merundingkan soal yang bersangkutan.

(3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Ketua yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, ia dapat mengajukan persoalannya kepada rapat. Untuk itu ia diperbolehkan berbicara selama-lamanya sepuluh menit dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan.

Pasal 86.

(1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua dapat melarang anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.

(2) Ketentuan yang termuat dalam pasal 85 ayat (3) berlaku juga dalam hal yang termaksud dalam ayat (1) di atas.

Pasal 87.

(1) Anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 85 ayat (2) dan pasal 86 ayat (1), diharuskan dengan segera keluar dari Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Yang dimaksud dengan Ruang Sidang tersebut dalam ayat (1) ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tetamu lainnya.

(3) Jika anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 85 ayat (2) dan pasal 86 ayat (1) memasuki Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, maka Ketua berkewajiban untuk menyuruh anggota itu meninggalkan Ruangan Sidang dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 88.

(1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda rapat.

(2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas jam.

Pasal 89.

Perundingan tentang suatu usul berupa rancangan Undang-undang dilakukan dalam dua bagian:

a. pemandangan umum mengenai rancangan Undang-undang seluruhnya;

b. pembicaraan pasal demi pasal dari pada rancangan Undang-undang.

207