Pasal 106.
Usul-usul perubahan mengenai acara rapat-rapat yang sudah diterapkan oleh Panitia Musyawarah baik berupa perubahan waktu dan atau pokok-pokok pembicaraan, maupun yang menghendaki supaya pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara, disampaikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal yang belakangan ini harus disebutkan pokok pembicaraan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam acara dan waktu yang diminta disediakan dalam acara untuk membicarakan pokok tersebut.
Pasal 107.
(1) Usul perubahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota atau oleh Ketua Komisi dalam hal usul perubahan diajukan oleh sesuatu Komisi.
(2) Usul perubahan itu hams diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
Pasal 108.
(1) Pada hari mulai berlakunya acara rapat-rapat, dibicarakan usul-usul perubahan acara yang masuk dalam waktu yang telah ditentukan, termaksud dalam pasal 107 ayat (2).
(2) Apabila ternyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang ditentukan itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah berlaku terus.
Pasal 109.
(1) Sesudah waktu yang ditentukan itu lewat, maka usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan hanya dapat diajukan kepada Panitia Musyawarah dengan menyebutkan hari-hari mana yang perlu diubah.
(2) Panitia Musyawarah memutuskan, apakah usul perubahan itu disetujui atau ditolak.
(3) Dalam hal usul itu disetujui oleh Panitia Musyawarah, maka Keputusan Panitia Musyawarah ini diumumkan kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Apabila ditolak oleh Panitia Musyawarah, maka atas permintaan para pengusul yang jumlahnya diperbesar menjadi sekurang-kurangnya duapuluh lima orang, usul perubahan acara itu dibicarakan dalam rapat pleno yang akan datang dengan ketentuan, bahwa jika dalam waktu
177
