Halaman ini telah diuji baca
KABINET PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
PENGUMUMAN PEMERINTAH MENGENAI
WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- DEWAN MENTERI, DALAM SIDANGNYA PADA HARI JUM’AT TANGGAL 13 DESEMBER 1957 MEMBICARAKAN SOAL WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- BENTUK GEOGRAFI INDONESIA SEBAGAI SUATU NEGARA KEPULAUAN YANG TERDIRI DARI ( BERIBU-RIBU ) PULAU, YANG MEMPUNYAI SIFAT DAN CORAK TERSENDIRI.
- BAGI KEUTUHAN TERRITORIAL DAN UNTUK MELINDUNGI KEKAYAAN NEGARA INDONESIA, SEMUA KEPULAUAN SERTA LAUT TERLETAK DIANTARANYA, HARUS DIANGGAP SEBAGAI SUATU KESATUAN YANG BULAT.
- PENENTUAN BATAS LAUTAN TERRITORIAL SEPERTI TERMAKTUB DALAM "TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN ORDONANTIE (TZMKO) 1939" STBL 1939 NO. 442 ARTIKEL 1 AYAT (2) TIDAK LAGI SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, KARENA MEMBAGI WILAYAH DARATAN INDONESIA, DALAM BAGIAN-BAGIAN TERPISAH DENGAN TERRITORIALNYA SENDIRI.
- BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN ITU, MAKA PEMERINTAH MENYATAKAN BAHWA "SEGALA PERAIRAN DI SEKITAR, DI ANTARA DAN YANG MENGHUBUNGKAN PULAU-PULAU, ATAU BAGIAN PULAU-PULAU YANG TERMASUK DARATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN TIDAK MEMANDANG LUAS ATAU LEBARNYA, ADALAH BAGIAN-BAGIAN YANG WAJAR DARIPADA WILAYAH DARATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DENGAN DEMIKIAN MERUPAKAN BAGIAN DARIPADA PERAIRAN NASIONAL YANG BERADA DI BAWAH KEDAULATAN MUTLAK DARIPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. LALU-LINTAS YANG DAMAI DIPERAIRAN PEDALAMAN INI BAGI KAPAL-KAPAL ASING DIJAMIN, SELAMA DAN SEKADAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN/MENGGANGU KEDAULATAN DAN KESELAMATAN NEGARA INDONESIA".
- PENENTUAN BATAS LAUTAN TERRITORIAL (YANG LEBARNYA 12 MIL) DIUKUR DARI GARIS YANG MENGHUBUNGKAN TITIK-TITIK UJUNG TERLUAR PADA PULAU-PULAU NEGARA INDONESIA KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT DIATAS AKAN DIATUR SELEKAS-LEKASNYA DENGAN UNDANG-UNDANG. PENDIRIAN PEMERINTAH TERSEBUT AKAN DIPERHATIKAN DALAM KONPERENSI INTERNASIONAL MENGENAI HAK-HAK ATAS LaUTAN YANG AKAN DIADAKAN DALAM BULAN PEBRUARI 1958 DI JENEWA
JAKARTA, 13 DESEMBER 1957
PERDANA MENTERI
Ttd
H. DJUANDA