Halaman:Deklarasi Djuanda.djvu/1

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca

KABINET PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
PENGUMUMAN PEMERINTAH MENGENAI
WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


DEWAN MENTERI, DALAM SIDANGNYA PADA HARI JUM’AT TANGGAL 13 DESEMBER 1957 MEMBICARAKAN SOAL WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BENTUK GEOGRAFI INDONESIA SEBAGAI SUATU NEGARA KEPULAUAN YANG TERDIRI DARI ( BERIBU-RIBU ) PULAU, YANG MEMPUNYAI SIFAT DAN CORAK TERSENDIRI.
BAGI KEUTUHAN TERRITORIAL DAN UNTUK MELINDUNGI KEKAYAAN NEGARA INDONESIA, SEMUA KEPULAUAN SERTA LAUT TERLETAK DIANTARANYA, HARUS DIANGGAP SEBAGAI SUATU KESATUAN YANG BULAT.
PENENTUAN BATAS LAUTAN TERRITORIAL SEPERTI TERMAKTUB DALAM "TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN ORDONANTIE (TZMKO) 1939" STBL 1939 NO. 442 ARTIKEL 1 AYAT (2) TIDAK LAGI SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, KARENA MEMBAGI WILAYAH DARATAN INDONESIA, DALAM BAGIAN-BAGIAN TERPISAH DENGAN TERRITORIALNYA SENDIRI.
BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN ITU, MAKA PEMERINTAH MENYATAKAN BAHWA "SEGALA PERAIRAN DI SEKITAR, DI ANTARA DAN YANG MENGHUBUNGKAN PULAU-PULAU, ATAU BAGIAN PULAU-PULAU YANG TERMASUK DARATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN TIDAK MEMANDANG LUAS ATAU LEBARNYA, ADALAH BAGIAN-BAGIAN YANG WAJAR DARIPADA WILAYAH DARATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DENGAN DEMIKIAN MERUPAKAN BAGIAN DARIPADA PERAIRAN NASIONAL YANG BERADA DI BAWAH KEDAULATAN MUTLAK DARIPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. LALU-LINTAS YANG DAMAI DIPERAIRAN PEDALAMAN INI BAGI KAPAL-KAPAL ASING DIJAMIN, SELAMA DAN SEKADAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN/MENGGANGU KEDAULATAN DAN KESELAMATAN NEGARA INDONESIA".
PENENTUAN BATAS LAUTAN TERRITORIAL (YANG LEBARNYA 12 MIL) DIUKUR DARI GARIS YANG MENGHUBUNGKAN TITIK-TITIK UJUNG TERLUAR PADA PULAU-PULAU NEGARA INDONESIA KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT DIATAS AKAN DIATUR SELEKAS-LEKASNYA DENGAN UNDANG-UNDANG. PENDIRIAN PEMERINTAH TERSEBUT AKAN DIPERHATIKAN DALAM KONPERENSI INTERNASIONAL MENGENAI HAK-HAK ATAS LaUTAN YANG AKAN DIADAKAN DALAM BULAN PEBRUARI 1958 DI JENEWA

JAKARTA, 13 DESEMBER 1957 
PERDANA MENTERI  

Ttd   

H. DJUANDA