Lompat ke isi

Halaman:Biografi tokoh kongres perempuan indonesia pertama.pdf/77

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

69

masalah-masalah hukum perkawinan. Ny. S. Kartowijono duduk dalam panitia tersebut bersama beberapa tokoh yang lain. Dalam tahun yang sama Ny. S. Kartowiyono ditunjuk untuk menjadi ketua delegasi dalam Seminar Unesco on the State of Woman di New Delhi India pada bulan Desember 1952.

Di samping aktif dalam Kowani, Ny. Kartowijono juga aktif dalam organisasi yang pernah didirikannya yaitu Perwari. Bahkan ia kemudian menjadi ketua umumnya dari tahun 1953 sampai tahun 1960. Selama itu banyak yang telah ia lakukan baik untuk kepentingan Perwari maupun bagi pergerakan wanita pada umumnya. Untuk memajukan kaum wanita. Ibu Karto mendirikan Yayasan Taman Pendidikan Perwari. Berbagai jenis sekolah mereka dirikan, antara lain taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah rumah tangga, asrama pelajar putri, sekolah pendidikan guru dan kursus-kursus pemberantasan buta huruf. Di bidang kesehatan, Perwari ikut mendirikan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). Di bidang hukum Pirnpinan Pusat Perwari di Jakarta mendirikan Biro Konsultasi Hukum. Biro ini bertugas mempelajari dan mengikuti perkembangan kedudukan wanita dalam masyarakat, termasuk mempelajari semua keten-tuan-ketentuan yang ada tentang kedudukan wanita dalam perkawinan.

Pada tahun 1952 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 19 yang membenarkan poligami. Perwari beserta 19 organisasi wanita lainnya menolak. Mereka kemudian mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan Undang Undang Perkawinan. Selanjutnya dalam rangka peringatan sewindu ulang tahunnya, Perwari mengadakan demonstrasi, minta agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan dan membekukan PP Nomor 19. Pada hari itu 17 Desember 1953 secara serentak seluruh cabang Perwari di Indonesia mengajukan petisi yang sama pada pemerintah. Demonstrasi itu merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam pergerakan wanita Indonesia dan mendapat sambutan hangat dari hampir semua lapisan wanita pergerakan terrnasuk anggota-anggota wanita di DPR waktu itu.