Halaman:Almanak Sumatera.djvu/61

₠

(3) Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selandjutnja diatur dengan undang!

(5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan undang-undang.

Hasil pemeriksaan itu diberi tahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24.

1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

Pasal 25.

Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA.

Pasal 26.

1. Jang mendjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27.

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannja didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kerjualinja.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainja ditetapkan dengan undang².

BAB XI
AGAMA.

Pasal 29.

1. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanja dan keperjajaannja itu.