litet politis dan pemerintahan. Selain itu pemilihan umum dapat mengembalikan kepertjajaan rakjat terhadap pemerintah, jang telah mengalami kegontjangan sebagai akibat perkembangan kekuatan-kekuatan didalam masjarakat. Keinginan-keinginan jang hidup didalam masjarakat itu akan mendapatkan saluran-saluran jang lebih sesuai dengan keinginannja. Dalam hal ini bangsa kita antara lain mengenal keinginan-keinginan mengenai otonomi daerah.
2. Irian Barat.
Salah satu bagian dalam politik nasional kita, jang selalu tertjantum sebagai program urgent tiap kabinet Republik Indonesia, ialah perdjoangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia. Menurut kepentingannja program itu mendjadi bagian daripada politik nasional, tetapi garis perdjoangannja terletak dalam politik luar negeri, karena mendjadi pertikaian antara dua negara jang berdaulat.
Djalan usaha jang kita tempuh ialah djalan diplomasi, baik setjara langsung dengan pemerintah Belanda, maupun dengan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa.
Karena pihak Belanda sekarang tidak mau mengakui masalah Irian Barat sebagai pertikaian antara dua negara, maka pihak Republik Indonesia harus menginsjafkan kepada dunia umumnja dan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa chususnja, bahwa masalah itu tetap merupakan pertikaian internasional dan karenanja badan itu berhak turut tjampur tangan dalam penjelesaiannja.
Kegagalan perdjoangan kita dalam sidang Perserikatan Bangsa bangsa tahun ini, memaksa kita mentjari djalan jang lebih tegas, baik didalam maupun diluar badan itu.
Dalam hal ini konferensi Asia-Afrika jang akan datang akan memberikan kesempatan jang baik bagi bangsa kita untuk mengetengahkan masalah Irian Barat, sebagai salah satu persengketaan bangsa Asia jang harus mendapat perhatian seluruh bangsa Asia dan Afrika, disamping persengketaan-persengketaan lain.
Kebidjaksanaan pemerintah Republik Indonesia harus dapat membangkitkan simpati konperensi itu, sebagai simpati jang mendjamin sokongan bagi perdjoangan bangsa kita.
