Lompat ke isi

Halaman:20 tahun Indonesia merdeka.djvu/94

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

bentuknja Sosialisme Indonesia, maka diperlukan penindjauan dari segala segi, ja'ni segi-segi politik, ekonomi, sosial, juridis, dan sebagainja, dengan penelitian jang seksama, sehingga akan diperoleh pemetjahan jang setepat-tepatnja.

b. Organisasi dan Tata-kerdja B.K.D.

  1. B.K.D. adalah badan perkreditan (perusahaan) milik desa, jang didirikan atas kemauan penduduk desa bersangkutan. Putusan pendiriannja memerlukan pengesahan oleh D.P.R.D. Dati II.
  2. Modal usaha berasal dari:
    1. memindjam Kas Desa,
    2. memindjam B.K.T.N., dengan pengesahan dari Kabupaten menurut ketentuan I.G.O.
    3. simpanan wadjib/sukarela dari setiap anggautanja.
  3. Pelaksanaan bekerdjanja.
    1. Administrasi.
      Pembukuan dikerdjakan oleh pegawai B.K.D.: mereka ini bukan pegawai desa, pegawai B.K.T.N., ataupun pegawai daerah otonoom.
      Kedudukan mereka sebagai pegawai perusahaan desa diatur dalam Stbl. 1929 — 357 dan putusan Gubernur, sedangkan gadji mereka dibajar oleh dana usaha B.K.D. jang dibentuk dari sumbangan masing-masing B.K.D. dalam Kabupaten. Administrasi diselenggarakan menurut tjara dan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh pengurus B.K.D.
    2. Pengurusan.
      Kebidjaksanaan pengurusan dan kredit diselenggarakan oleh pengurus jang disebut Komisi Bank jang terdiri dari sekurang-kurangnja 3 orang: kepala desa mendjabat Ketua ex-officio. Komisi B.K.D. tidak mendapat gadji tetap tetapi honorarium jang ditetapkan berdasarkan atas prosentase dari djumlah angsuran pindjaman dan bunga jang diterima tiap bulan dari para pemindjam.
    3. Pengawasan.
      Tugas pengawasan diserahkan kepada B.K.T.N. atau badan lain jang dibentuk oleh B.K.T.N. dengan diberikan penggantian ongkos jang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas itu.
80