Halaman ini tervalidasi
bentuknja Sosialisme Indonesia, maka diperlukan penindjauan dari segala segi, ja'ni segi-segi politik, ekonomi, sosial, juridis, dan sebagainja, dengan penelitian jang seksama, sehingga akan diperoleh pemetjahan jang setepat-tepatnja.
b. Organisasi dan Tata-kerdja B.K.D.
- B.K.D. adalah badan perkreditan (perusahaan) milik desa, jang didirikan atas kemauan penduduk desa bersangkutan. Putusan pendiriannja memerlukan pengesahan oleh D.P.R.D. Dati II.
- Modal usaha berasal dari:
- memindjam Kas Desa,
- memindjam B.K.T.N., dengan pengesahan dari Kabupaten menurut ketentuan I.G.O.
- simpanan wadjib/sukarela dari setiap anggautanja.
- Pelaksanaan bekerdjanja.
- Administrasi.
Pembukuan dikerdjakan oleh pegawai B.K.D.: mereka ini bukan pegawai desa, pegawai B.K.T.N., ataupun pegawai daerah otonoom.
Kedudukan mereka sebagai pegawai perusahaan desa diatur dalam Stbl. 1929 — 357 dan putusan Gubernur, sedangkan gadji mereka dibajar oleh dana usaha B.K.D. jang dibentuk dari sumbangan masing-masing B.K.D. dalam Kabupaten. Administrasi diselenggarakan menurut tjara dan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh pengurus B.K.D. - Pengurusan.
Kebidjaksanaan pengurusan dan kredit diselenggarakan oleh pengurus jang disebut Komisi Bank jang terdiri dari sekurang-kurangnja 3 orang: kepala desa mendjabat Ketua ex-officio. Komisi B.K.D. tidak mendapat gadji tetap tetapi honorarium jang ditetapkan berdasarkan atas prosentase dari djumlah angsuran pindjaman dan bunga jang diterima tiap bulan dari para pemindjam. - Pengawasan.
Tugas pengawasan diserahkan kepada B.K.T.N. atau badan lain jang dibentuk oleh B.K.T.N. dengan diberikan penggantian ongkos jang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas itu.
80