Halaman:20 tahun Indonesia merdeka.djvu/608

rintah untuk membuka djalan bagi mereka jang tersebut dalam ajat (2) pasal ini untuk hidup dalam masjarakat dengan mata pentjaharian jang lajak; (2) Maksud Pemerintah tersebut dalam ajat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional dengan mentjiptakan pekerdjaan dalam lapangan pertahanan dan pembangunan jang dapat dilakukan oleh: para Anggota Angkatan Perang diluar susunan organik dan bekas anggota Angkatan Perang jang belum mendapat pekerdjaan didalam masjarakat; para tenaga bekas anggauta badan-badan perdjoangan bersendjata jang ada didalam pemeliharaan Pemerintah sebagai akibat pelaksanaan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1950; para tenaga bekas anggauta badan-badan perdjoangan bersendjata selain jang termaksud sub b diatas jang belum mendapat lapangan pekerdjaan dalam masjarakat.

Pasal 5.

(1) Selainnja usaha Rekonstruksi Nasional, maka semua urusan jang mengenai mereka jang termaksud dalam pasal 4 ajat (2) sub a dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh salah seorang Kepala Staf Angkatan Perang jang ditundjuk olehnja. (2) Semua urusan jang mengenai tenaga-tenaga bekas anggauta badan perdjuangan bersendjata jang termaksud dalam pasal 4 ajat (2) sub b dan i dilakukan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional atau atas namanja oleh Biro Rekonstruksi Nasional.

Pasal 6.

Untuk membiajai usaha Rekonstruksi Nasional ini diadakan perbedaan antara: Biaja chusus untuk personil dan materiil Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional: biaja ini dalam Anggaran Belandja Negara diberatkan kepada Perdana Menteri; Biaja untuk mendjalankan rentjana-rentjana Rekonstruksi Nasional: biaja ini didalam Anggaran Belandja Negara diberatkan kepada Kementerian jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan atas usul Dewan Rekonstruksi Nasional.

594