untuk kelantjaran dan kemadjuan perusahaan pada umumnja. Sebagai langkah pertama Departemen Perburuhan menundjuk sebagai projek pertjobaam (pilot project) enam perusahaan:
- P.N. Bangunan Negara, Djakarta.
- P.N. Kereta Api, Bandung.
- P.N. Karung Delanggu, Djawa Tengah.
- P.P.N. Pabrik Gula Kebon Agung, Malang.
- Remilling, Palembang, dan
- Pemintalan, Medan.
Untuk langkah selandjutnja aktivitas akan ditudjukan pada projek-projek prioritas Berdikari lainnja dengan mempergunakan pengalaman-pengalaman jang akan diperoleh dari enam perusahaan jang pertama tersebut diatas.
Dengan melaksanakan tindakan-tindakan peningkatan daja tahan mental, penggunaan tenaga ahli, peningkatan keahlian/keterampilan dan memperbesar pemberian djasa-djasa itu, maka aktivitas unsur-unsur perburuhan diintegrasikan dengan gerakan nasional untuk mensukseskan pelaksanaan Berdikari dibidang ekonomi dan bidang-bidang lainnja.
9. Perkembangan Organisasi Departemem Perburuhan.
Dalam masa pendjadjahan Belanda dahulu, kaum buruh tidak mendapat perhatian, perkembangan gerakan buruh dirintangi dan ditindas dengan mengadakan pelbagai matjam peraturan jang menjangkut kedudukan Bangsa Indonesia, sedang djaminan sosial bagi kaum buruh tidak atau sedikit sekali diperhatikan oleh si-pendjadjah.
Pada waktu Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannja pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah Kementerian Sosial jang berkedudukan di Djakarta jang mengurus pula soal-soal perburuhan.
Setelah tentera kolonial Inggris menduduki kota Djakarta dan suasana mendjadi genting, maka pada tanggal 10 Djanuari 1946 Kementerian Sosial dipindahkan ke Jogjakarta. Dari Jogjakarta milah, Kementerian Sosial mulai mendjalankan tugasnja sebagai tertjantum dalam pasal 27 ajat 2, pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945.
Adapun soal-soal jang bersangkut-paut dengan perburuhan diselenggarakan oleh:
- Bagian Perburuhan dari Kementerian Sosial.
- Kantor Pusat Pengawasan Perburuhan dengan tjabang-tjabangnja di Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur.
218
