PENDAHULUAN.
Dalam sedjarah pertumbuhan Republik Proklamasi 17 Agustus-1945 sebagai akibat politik devide et impera kolonial Belanda jang bertjokol ± 350 tahun, pada awal revolusi banjak hal dan rupa-rupa peristiwa silih berganti timbul ditengah-tengah menggelora dan membaranja semangat djuang 80 djuta Rakjat Indonesia mengganjang Kolonialisme Belanda.
Peristiwa besar-ketjil dari tahun ke-tahun merupakan tanaman subur pada awal Revolusi '45-'48 jang telah dipelihara setjara njata dan teratur oleh pihak kolonialis untuk memetjah semangat djuang Bangsa Indonesia. Namun demikian tipu muslihat dan akal bulus mereka tak dapat menghambat arus semangat Revolusioner Bangsa Indonesia jang benar-benar telah haus akan kebebasan dan kemerdekaan.
Bahkan silih-bergantinja peristiwa-peristiwa itu merupakan pupuk dan gemblengan physik/mental untuk bertjantjut-taliwondo menjelesaikan Revolusi dengan semangat patriotik pantang mundur. Sedjarah telah mentjatat, bukan sadja Nasional-tetapi djustru Internasional, chususnja bangsa-bangsa Asia dan Afrika jang setjara titdak langsung mengakui, bahwa Revolusi Indonesia adalah „Pola” Revolusi dan Kemerdekaan bangsa-bangsa terdjadjah, chususnja Negara-negara di Asia dan Afrika.
Begitulah seterusnja perkembangan dan pertumbuhan Re-volusi kian membesar dengan gerak tjepat, sambil mengkonsolidasikan diri dan menjempurnakan segala aparaturnja dari tingkat terbawah sampai teratas jang disesuaikan dengan derap-iramanja serta kebutuhan Revolusi itu sendiri. Puntjak dari pada tuntutan Revolusi itu ialah „penguburan sistim Libralisme di-bumi Indonesia jang merupakan barikade kolot dan penghambat terhadap tudjuan Revolusi Indonesia. Maka dengan Dekrit P.J.M. Presiden kembali ke-Undang-undang 1945 pada tanggal 5 Djuli 1959 dan sekaligus berlakunja sistim Demokrati Terpimpin di-bumi Indonesia merupakan tiang-pantjang badja dan merupakan „Titik Garis Awal” untuk merumuskan taktik baru setjara frontal mengadakan koreksi/penilaian-penilaian.
Salah satu hasil dari pada koreksi/penilaian ini ialah adanja penjusunan organ pembantu Presiden jang lebih ter-arah
