Halaman:Permendikbud No. 11 Tahun 2015.pdf/149

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah divalidasi

-149-

  1. penyusunan bahan peningkatan kompetensi bahasa asing;
  2. penyusunan bahan penerjemahan;
  3. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan diplomasi kebahasaan; dan
  4. pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan diplomasi kebahasaan;

Pasal 705
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat.


BAB IX
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 706
  1. Badan Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  2. Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 707
Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan.

Pasal 708
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan;
  2. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan;
  4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 709
Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
  1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;
  2. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Pusat Kurikulum dan Perbukuan;
  4. Pusat Penilaian Pendidikan; dan
  5. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.